Badan Permusyawaratan Desa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

1. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada

Pemerintah Desa;

1. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan

Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

1. menyusun peraturan tata tertib BPD;
2. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
3. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan

Pendapatan Belanja Desa;

1. mengelola biaya operasional BPD;
2. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
3. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

BPD berhak:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa kepada Pemerintah Desa;

1. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

Pasal 6

• Pimpinan dan anggota BPD berhak:
  1. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  4. memilih dan dipilih; dan
  5. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Selain memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
• Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan besaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memperhatikan kemampuan Keuangan Desa.
• Ketentuan mengenai besaran biaya operasional dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
• Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

Anggota BPD wajib:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
4. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
5. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 8

Anggota BPD dilarang:

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. menyalahgunakan wewenang;
4. melanggar sumpah/janji jabatan;
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

1. sebagai pelaksana proyek Desa;
2. menjadi pengurus partai politik;
3. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau menjadi pelaksana dalam kegiatan kampanye calon Kepala Desa.